Rencana Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengurai kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Badung dipastikan akan menghadapi tantangan sangat besar. Tak hanya masalah keterbatasan dana, yang pada akhirnya “memaksa” bupati condong mengambil opsi pinjaman, rencana ini juga harus mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, yang notabene tidaklah mudah. 

 

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa belum lama ini mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal membuat pemkab tak bisa leluasa membiayai proyek-proyek prioritas. PAD tidak dapat digunakan seluruhnya karena harus dibagi berbagai program lain. Hal inilah yang membuat pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. 

 

Maka, salah satu opsi yang diambil adalah memanfaatkan skema pinjaman dari lembaga pembiayaan nasional, seperti dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk menutupi kekurangan anggaran. Skema pinjaman mendesak diambil mengingat kebutuhan akan infrastruktur baru semakin mendesak. 

 

Proyek jalan lingkar barat sebagai bagian dari jaringan jalan lingkar selatan menjadi salah satu prioritas karena kemacetan parah di jalur menuju Pura Uluwatu. Selain itu, proyek jalan dari Pecatu ke Melasti senilai Rp200 miliar juga dirancang untuk mengurangi beban Jalan Uluwatu I. Pemkab Badung juga berencana memperluas konektivitas dari Jalan Gatot Subroto Barat menuju Canggu dan Mengwi, serta mengkaji penyambungan Jalan Tol Bali Mandara hingga Sawangan. Namun, tanpa solusi pendanaan jangka pendek, proyek-proyek tersebut terancam tertunda. “Ini menjadi dilema. Di satu sisi, kami harus cepat menanggapi keluhan masyarakat, tapi di sisi lain kapasitas fiskal daerah sangat terbatas,” tambah Bupati asal Pecatu itu.

 

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada proses pembebasan lahan, seperti di kawasan Petitenget dan Berawa, yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Meski demikian, pihaknya memastikan perencanaan tetap berjalan agar pembangunan dapat dilanjutkan saat dana tersedia.

 

Soal skema pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur, direspons positif legislatif. Sejumlah anggota dewan menyatakan bahwa itu langkah yang realistis di tengah ketidakpastian PAD dan mendesaknya solusi atas kemacetan parah di sejumlah jalur strategis pariwisata. Seperti halnya yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria. 

 

"Tidak ada jalan lain selain meminjam. Jika Pemkab Badung tidak segera bergerak, kemacetan bisa menjadi hambatan besar bagi pariwisata. Peminjaman ini justru menjaga APBD tetap stabil dan pembangunan tetap berjalan," kata Satria. 

 

Kemudian, kalaupun Pemkab Badung pada akhirnya mendapat dana cukup untuk pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur, khususnya jalan, tantangan berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Mengingat rasio jalan yang ada kini sudah tidak sebanding jumlah kendaraan, maka perpindahan simpul kemacetan jika proyek sudah berjalan tak dapat dihindari. Akan ada banyak protes dari masyarakat yang terdampak. 

 

Tak kalah peliknya, Pemkab Badung juga harus mampu mengantisipasi praktik mafia tanah yang kerap muncul pada proses pembebasan lahan. Setidaknya, pemkab harus sejak awal melakukan pendataan mengenai harga lahan dan “mengunci” harga sesuai pasaran yang normal. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan pemerintah membengkak gara-gara ulah segelintir oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. 

 

Semua tantangan dan kendala tersebut bisa diatasi jika pemkab gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi mengenai pembangunan infrastruktur harus menyentuh semua pihak, paling tidak mereka-mereka yang terdampak. Tujuannya agar masyarakat mendukung penuh dan turut mengawal proyek hingga tuntas. Tapi, ini harus diimbangi dengan kinerja yang baik dari pemerintah dan tentu saja, jangan sampai ada anggaran yang dikorupsi.

 

Penulis : Anak Agung Made Juniantara