Berdasarkan laporan Inflasi Tahunan Wilayah Cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) se-Bali tahun 2024 dan 2025, inflasi Badung cenderung terkendali, terutama pada bulan-bulan yang bertepatan dengan perayaan hari besar keagamaan.

 

Bagian Ekonomi Setda Badung mencatat penurunan inflasi pada Februari, Maret, April, dan November. Periode tersebut bertepatan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjelang hari raya keagamaan.

 

Sedangkan berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, sebelum dan sesudah program bantuan sosial dilaksanakan, inflasi Badung mengalami penurunan secara keseluruhan. Penurunan ini terlihat jelas saat momentum hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Galungan, dan Kuningan. 

 

Program Bantuan Sosial berupa bantuan tunai Rp2 juta per kepala keluarga (KK) tersebut dirancang sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga menjelang hari raya, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

 

Stimulus fiskal Pemkab Badung yang disalurkan tepat waktu mampu menjaga konsumsi masyarakat agar tidak tertekan, sehingga lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang hari raya dapat diredam.

 

Tujuan utama Pemkab Badung, program ini adalah membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi, sehingga ke depan program ini akan terus dilanjutkan agar masyarakat bisa menjalani hari raya dengan lebih tenang dan fokus beribadah.

 

Sementara itu Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung mencatat, sepanjang 2025 inflasi Badung relatif terkendali pada setiap momentum hari besar keagamaan. Pada Februari 2025 saat Imlek, inflasi tercatat 0,98 persen. Pada Maret bertepatan dengan Idulfitri mencapai 1,32 persen, April saat Galungan dan Kuningan sebesar 1,80 persen, dan November kembali tercatat 1,61 persen saat perayaan Galungan dan Kuningan.

 

Kinerja inflasi Badung ini sejalan dengan kondisi inflasi Provinsi Bali yang secara umum tetap berada dalam sasaran nasional. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali pada Desember 2025 tercatat 0,70 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 sebesar 0,40 persen (mtm).

 

Secara tahunan, inflasi Bali mencapai 2,91 persen (year on year/yoy). Meski mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen, serta sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy).

 

Stabilitas harga ini turut menopang kinerja ekonomi Bali yang pada 2025 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,0–5,8 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pemulihan ekonomi pascapandemi dan pengendalian inflasi yang relatif terjaga.

 

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025. Denpasar mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,45 persen (yoy), disusul Tabanan 2,70 persen (yoy) dan Singaraja 2,51 persen (yoy). Sementara itu, Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi secara mtm sebesar 1,12 persen, dengan inflasi tahunan yang relatif lebih rendah di 2,37 persen (yoy).

 

Tekanan inflasi di Bali masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring terbatasnya pasokan akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi. Kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, serta jasa pemeliharaan menjadi pendorong utama inflasi. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas, seperti canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan ikan tongkol.

 

Ke depan, risiko inflasi tetap perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idulfitri dan Nyepi, serta potensi gangguan distribusi akibat puncak musim hujan.

 

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Upaya tersebut diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

 

Dengan penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi Bali pada 2026 akan tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. *(Praktisi Media)

 

Penulis : Arief Wibisono,S.I.Kom., M.I.Kom., CT BNSP