Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah mencermati aspirasi masyarakat, rekomendasi DPRD Bali, serta perhatian publik yang luas terhadap masalah tersebut.

 

"GWK tidak boleh eksklusif dan tidak boleh memusuhi warga. Sebaliknya, GWK harus ramah, terbuka, dan berkolaborasi dengan masyarakat sebagai ekosistem yang saling mendukung. Dengan demikian, citra pariwisata Bali tetap terjaga dengan baik," ujar Gubernur Koster.

 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan dukungan penuh atas instruksi Gubernur Bali agar pembongkaran dimulai pada 1 Oktober 2025. Dirinya juga mengapresiasi sikap manajemen GWK yang merespons positif arahan pemerintah. 

 

"Kami bersama Pemerintah Provinsi Bali berdiri di pihak masyarakat. Jalan ini sudah lama menjadi akses vital warga, sehingga harus segera dikembalikan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali dan Kami berharap pembongkaran dapat diselesaikan secepatnya, dan selanjutnya terbangun hubungan yang lebih harmonis antara GWK dan warga sekitar demi kepentingan bersama," tutup Bupati Adi Arnawa.

 

Pihak manajemen GWK dalam kesempatan tersebut menyatakan menerima arahan Gubernur dan Bupati, serta berkomitmen untuk memulai pembongkaran pada 1 Oktober 2025 hingga tuntas. GWK juga berjanji untuk menjalin kerjasama lebih baik dengan warga Desa Ungasan, serta memastikan kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang.

 

Turut Hadir pada kesempatan ini Karo Hukum Setda Prov. Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kadis PUPRKim Provinsi Bali  Nusakti Yasa Wedha, dan Kepala BPKAD Provinsi Bali I Ketut Maduyasa, sementara Bupati Badung turut didampingi oleh Kabag Tapem Setda Badung Made Surya Dharma Dari pihak GWK hadir Direktur, Komisaris, serta staf manajemen.

(Prokompim/Badung)